JAKARTA — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi, melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang menyangkut kepentingan daerah dan masa depan Aceh. Adapun isu-isu prioritas yang dibahas meliputi keberlanjutan serta optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, penataan dan penuntasan persoalan Bendera Aceh, kejelasan status kawasan bersejarah Blang Padang, hingga dinamika perkembangan situasi terkini di daerah.
Perhatian khusus diberikan pada penataan dan kejelasan status Lapangan Blang Padang mengingat kawasan tersebut memiliki nilai historis, budaya, dan sosial yang sangat kuat bagi masyarakat Aceh.
Di samping pembahasan mengenai isu-isu strategis daerah, Gubernur Mualem menggarisbawahi krusialnya pemeliharaan stabilitas keamanan dan iklim kondusif di Aceh. Menurutnya, kondisi aman dan damai yang telah terbangun secara berkelanjutan perlu terus dirawat melalui sinergi seluruh elemen masyarakat serta dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.
Perjuangkan Aspirasi Masyakarat Aceh
Usai pertemuan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi tingkat tinggi bersama Pemerintah Pusat merupakan langkah krusial dalam mengawal serta memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Aceh secara formal dan transparan.
“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh, semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik,” tegas Mualem.
Mualem kembali menegaskan bahwa jaminan perdamaian dan keberlanjutan stabilitas merupakan prasyarat utama dalam mendorong kelancaran roda pembangunan daerah.
“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” tutup Mualem.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Aceh berharap hubungan kemitraan strategis dan diplomasi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat semakin kokoh, sehingga penyelesaian berbagai isu kekhususan Aceh dapat tercapai demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
