Banda Aceh | ToA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, menggelar Rapat Koordinasi Teknis Kepemimpinan, Latsar dan Prajabatan Pola Kemitraan tahun 2019 di Banda Aceh, Senin 25/02/2018. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi diantara instansi pengelola sumber daya manusia se- Aceh.
Kepala BPSDM Aceh, Dr. Mahyuzar M. Si., menyebutkan sinergisitas pelaksanaan Diklat kepemimpinan, Latsar dan Prajabatan antara BPSDM Aceh dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan, baik itu meliputi rencana penyelenggaraan, kesiapan penyelenggaraan, proses penyelenggaraan hingga pada akhirnya dilaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan. Hal itu, kata dia, sejalan dengan hasil akreditasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Latsar Pada BPSDM Aceh yang telah mendapatkan nilai “B”.
“Berkenaan dengan hasil akreditasi tersebut maka BPSDM Aceh ditunjuk sebagai lembaga penjamin mutu sekaligus sebagai lembaga pembina bagi lembaga diklat di Kab/kota yang menyelenggarakan kegiatan diklat kepemimpinan dan Latsar,” kata Mahyuzar.
Pelaksanaan Rapat Koordiansi Teknis Kepemimpinan, Latsar dan Prajabatan, kata Mahyuzar, merupakan salah satu upaya untuk menyelaraskan sekaligus meningkatkan wawasan, profesionalisme dan kompetensi aparatur Penyelenggaraan Diklat khususnya dalam pelaksanaan diklat kemitraan di kab/kota.
Rakor tersebut, lanjut Mahyuzar, juga sekaligus sarana koordinasi dan pembinaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh beserta Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/kota Se Aceh dalam mengimplementasikan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
Di tahun 2019 ini, BPSDM Aceh telah menyiapkan anggaran talangan (retribusi) yang bersumber dari APBA sebanyak 10 (sepuluh) angkatan Latsar dengan kuota lebih kurang 400 orang peserta.
“Harapannya, pihak kabupaten/kota dapat mengirimkan peserta Latsar ke BPSDM Aceh melalui proses retribusi. Biaya Retribusi yang ditetapkan akan mengingkuti standar yang telah diatur dalam Qanun Aceh nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan Qanun nomor 2 tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Aceh nomor 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh,” ujar Mahyuzar.
Sementara Nailul Authaar SE, MM., Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural, mengatakan Rakornis itu dilakukan untuk memantapkan koordinasi pemantapan kesiapan pelaksanaan Latsar, dan kita siap menampung peserta CPNS dari Kabupaten/Kota yang ingin mengikuti Latsar di BPSDM Aceh dengan pola Kemitraan melalui anggaran Retribusi Kabupaen/Kota.
“Bagi daerah Kabupaten/Kota yang ingin menyelenggarakan Latsar bagi CPNSnya, kita juga telah menyiapkan Komite Penjamin Mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan Latsar sesuai yang dilakukan dengan Standar mutu yang telah diatur dalam PerLAN Nomor 12 Tahun 2018,” kata Nailul Authaar. [ADV]
