Banda Aceh – Penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun tidak hanya melalui regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga melalui penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab di lingkungan keluarga. Upaya tersebut menjadi fokus bimbingan teknis (bimtek) Keluarga Berintegritas yang diikuti Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, bersama istri dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) beserta istri masing-masing di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, sebagai pemateri utama. Dalam pemaparannya, Ibnu menekankan bahwa keluarga dapat menjadi benteng integritas sekaligus pintu masuk korupsi apabila nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak dijaga.
Ia menjelaskan, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku seseorang. Karena itu, nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua.
“Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua,” kata Ibnu.
Untuk memberikan gambaran mengenai tantangan pemberantasan korupsi, Ibnu memaparkan data tindak pidana korupsi periode 2004 hingga triwulan III 2026 yang mencatat 1.892 kasus. Gratifikasi dan penyuapan menjadi modus terbanyak dengan 1.170 kasus, disusul pengadaan barang dan jasa sebanyak 452 kasus.
Selain itu, Ibnu menjelaskan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, meliputi kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, serta benturan kepentingan dalam pengadaan.
Sementara itu, dalam sambutannya, Taufik menyampaikan bahwa membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum. Menurutnya, penanaman nilai integritas harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama pembentukan karakter.
Ia menegaskan bahwa kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian tidak cukup diajarkan melalui nasihat, tetapi perlu diwujudkan melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.
Taufik juga menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi. Ia menitipkan tiga pesan kepada peserta, yakni menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya kejujuran, menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, serta menjadi teladan bagi anak-anak.
“Anak-anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengarkan nasihat,” demikian pesan Taufik dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mendukung penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus dilihat tidak hanya dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang menjunjung kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab,” pungkas Taufik.

