 |
| Ketua KoPPA, Abdul Jabbar |
Banda Aceh | ToA — Komite Persatuan Pemuda Aceh (KoPPA) mengutuk tindakan oknum polisi yang dinilai bersikap arogan saat membubarkan bentrokan dua kubu massa pro dan kontra pemerintahan Jokowi di Medan pada Kamis (20/9) kemarin.
Dua kelompok massa yang sama-sama berunjuk rasa dan terlibat bentrok itu yaitu kelompok yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Cinta NKRI, dan Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan.
Sebelumnya Komunitas Masyarakat Cinta NKRI berunjuk rasa meminta para elite politik menghentikan isu SARA untuk kepentingan Pemilu 2019. Mereka juga mempersoalkan maraknya kritik kepada pemerintah.
Tak lama setelah kelompok ini berunjuk rasa, massa dari Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan juga datang ke sana. Mahasiswa dari berbagai kampus di Medan ini juga melakukan aksi demo, namun untuk mengkritik pemerintahan Jokowi.
Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan menilai Jokowi-JK tidak mampu memperbaiki kondisi perekonomian bangsa. Karenanya Jokowi-JK diminta segera mengundurkan diri.
Namun, saat Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan sedang beraudiensi dengan anggota DPRD Sumut, tiba-tiba massa Komunitas Masyarakat Cinta NKRI mulai mendatangi lokasi dan melempar batu. Aksi itu memancing emosi para mahasiswa sehingga terjadi keributan.
Ratusan persoel kepolisian kemudian mencoba meredam bentrok dengan membubarkan paksa massa Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan. Truk water cannon juga dikerahkan, termasuk gas air mata. Namun polisi dinilai tidak berlaku adil dengan hanya membubarkan paksa kelompok mahasiswa.
Akibatnya, sejumlah mahasiswa disebut mengalami luka-luka, baik akibat pukulan polisi maupun lemparan batu Komunitas Masyarakat Cinta NKR.
“Ini adalah usaha pembungkaman suara rakyat. Petugas yang seharusnya mengamankan jalannya aksi penyampaian aspirasi rakyat Indonesia bukan malah menjadi pemicu konflik dan menjadi pelaku kekerasan,” ujar Ketua KoPPA, Abdul Jabbar, Jumat, 21 September 2018.
Al Jabbar menilai, Pemerintah Jokowi telah berusaha mematikan demokrasi yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat internasional.
“Kami menilai pemerintahan Jokowi tidak tahan kritikan dan tidak sedikitpun memihak kepada rakyat. Usaha menhidupkan demokrasi yang telah ditempuh senior-senior kita dulu bahkan sampai mempertaruhkan nyawa mereka saat ini coba dimatikan oleh pemerintah,” katanya. []