• Beranda
Selasa, Juni 24, 2025
No Result
View All Result
Times Of Aceh
  • Beranda
  • Beranda
No Result
View All Result
Times Of Aceh
No Result
View All Result

Dinas Pertanahan Aceh Gelar FGD Terkait Pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kab/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh

Mei 1, 2019
in Aceh, Headline News, Nasional, News
Dinas Pertanahan Aceh Gelar FGD Terkait Pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kab/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh

Jakarta |ToA — Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh bersama Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kab/Kota menjadi perangkat Daerah Aceh, di kantor BPPA, Lt. 2 Mess Aceh, Jalan, Rp. Soeroso No.14, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

FGD tersebut akan dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, DR. Edi Yandra, S.STP, MSP dan akan dihadiri oleh Kepala Instansi yang menangani pertanahan se-Aceh, tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, dan Perwakilan mahasiswa Aceh di Jakarta dan Bandung. 

Adapun narasumber yang akan mengisi materi dalam FGD itu yakni Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Hubungan Hukum dan Keagrariaan Kemen Agraria dan Tata Ruang, Deputi Bid Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan Rb dan Anggota DPR RI, Nasir Jamil.

Sebelumnya, FGD tersebut telah dilaksanakan di Banda Aceh, pada Selasa, 9 April 2019 yang dihadiri Dekan Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe, Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, akademisi, DR Hamdani AG, dan dari berbagai unsur terkait antara lain wartawan, LSM dan Perwakilan Pertanahan kabupaten/kota di Aceh. 

FGD tersebut dilaksanakan untuk mencari formula serta mendeteksi persoalan serta strategi baru agar permasalan terkait pelaksanaan perpres no 23 tahun 2015 bisa terselesaikan. 

Kadis Dinas Pertanahan mengatakan bahwa UUPA hanya memberikan batas deadline 2 tahun untuk terbentuk kantor Pertanahan Aceh di kabupaten/kota se Aceh. Artinya tahun 2017 sudah selesai. 

Namun, hingga April 2019 ada 9 Kabupaten/kota yang belum memenuhi instrumen yang diwajibkan oleh UUPA menjadi perangkat daerah di kabupaten/kota. 

Tidak hanya itu, peraturan turunan yakni Peraturan Presiden Nomor 23 untuk percepatan pengalihan kewenangan pertanahan itu baru terbit empat tahun lalu, yakni 2015 (Perpres No.23/2015).

Tags: Dinas Pertanahan AcehPengalihan Kanwil BPN Aceh
Next Post
Kementerian ATR Diminta untuk Segera Bentuk Panitia Paralihan Kanwil BPN ke BPA

Kementerian ATR Diminta untuk Segera Bentuk Panitia Paralihan Kanwil BPN ke BPA

No Result
View All Result

Pos-pos Terbaru

  • Aceh Raih 2 medali Perak dan 3 Medali Perunggu Kejurnas Kurash
  • Senyum Siswa SD saat Marlina Ajak Mereka Belanja Seragam Baru
  • Gubernur Aceh Serahkan SK Kepada 618 Calon ASN: Wajah Negara dan Garda Terdepan Pelayanan Publik
  • Alhamdulillah 4 Pulau Sah Milik Aceh, Mualem : Dari Rakyat Aceh Terima Kasih Presiden Prabowo
  • Wagub Aceh Buka FKIJK Aceh Run 2025
Times Of Aceh

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Beranda
  • News
  • Headline News
  • Aceh