Banda Aceh – Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian, memberikan garansi dengan menjamin tidak ada pemotongan Biaya Operasional Sekolah dan pencopotan kepala sekolah.
Meski setelah berusaha, target vaksinasi bagi siswa di Aceh tak tercapai.
Hendra Budian menyampaikan hal ini saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh di ruang kerjanya Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (22/9/2021).
Menurut Hendra Budian, mencapai target vaksinasi untuk herd immunity harus dilakukan secara bersama mulai tingkat atas hingga bawah.
Namun tidak boleh dikaitkan dengan pemotongan dana BOS dan pengancaman jabatan.
Katanya, vaksinasi merupakan tanggung jawab bersama secara kolektif dengan tujuannya masuk fase herd immunity tercapai dan penanganan covid-19 berhasil.
Namun untuk mencapai itu, ia tidak sepakat jika dilakukan pengancaman karier dan sebagainya.
“Cara cara dengan ancaman dan intimidasi itu tidak boleh ada dan tidak boleh terwujud, tapi program vaksinasi wajib ini kita jalankan,” ujar Hendra Budian.
Ia mengkritisi pendekatan yang dilakukan Kadisdik dan Sekda Aceh, yang dinilai tidak humanis hingga berdampak buruk terhadap tenaga pendidik maupun guru di sekolah.
“Masih ada pendekatan lain yang lebih humanis, masih ada ajakan dan seruan yang lebih profesional seperti yang dilakukan TNI dan Polri, Pangdam dan Kapolda juga melakukan seruan vaksinasi, tapi lebih humanis.
Saya rasa kadis pendidikan dan sekda wajib mencontoh itu dalam suksesi vaksinasi,” ujarnya.Politisi Golkar ini menyatakan tidak sepakat dengan adanya pemotongan dana BOS. Pasalnya tidak sesuai dengan aturan dan berdampak langsung terhadap pendidikan.
