Banda Aceh | ToA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meminta masyarakat Aceh merawat perdamaian, menjaga persaudaraan dan kerukunan beragama. Permintaan itu disampaikan Jokowi usai pembagian sertifikat tanah wakaf bagi 320 jamaah di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jumat 14/12/2018.
“Aset terbesar kita (Indonesia) adalah persaudaraan. Saya titip bahwa menjaga persatuan, persaudaraan dan kerukunan,” kata Presiden Jokowi.
Indonesia, kata Jokowi, merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bukan hanya itu, Indonesia diketahui juga punya ratusan siku dengan adat dan tradisi yang berbeda. Hal itu, ujar dia merupakan sebuah anugerah yang sepatutnya dijaga bersama.
“Marilah jaga kerukunan kita. Persaudaraan kita jaga bersama demi Aceh yang damai dan Indonesia yang damai,” kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan, Indonesia akan menggelar Pilkada serentak pada April 2018 mendatang. Dia berpesan agar seluruh masyarakat Aceh tetap menjunjung tinggi persaudaraan, meski pada pemilu nanti berbeda pilihan. Perbedaan pilihan, kata Jokowi, merupakan hal lumrah dari setiap gelaran pilkada.
“Jangan sampai karena urusan beda pilihan muncul konflik. Jangan tidak saling sapa antar-tetangga hanya gara-gara beda pilihan,” kata Jokowi.
Bagikan Sertifikat Tanah Wakaf
Usai Salat Jumat, Presiden Jokowi juga menyempatkan membagi sertifikat tanah wakaf kepada 320 pemilik. Sertifikat yang diberikan di antaranya adalah untuk masjid, meunasah, pondok pesantren dan dayah. Pemberian itu diserahkan secara seremonial kepada 12 penerima.
Jokowi menyebutkan, pemerintah telah memberikan jutaan sertifikat tanah wakaf kepada seluruh masyarakat Indonesia sejak tahun 2017 lalu. Di tahun lalu, Jokowi menyerahkan sekitar 5 juta sertifikat. “Tahun ini insyaAllah akan kita berikan hingga 7 juta dan 9 juta lembar akan kita berikan di tahun depan.”
Jokowi menyebutkan, setiap itu turun ke lapangan banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalan sengketa lahan. Sengketa terjadi baik sesama masyarakat, dengan perusahaan hingga dengan pemerintah. Jokowi menyebutkan, pemerintah menargetkan sengketa tidak berlarut. []
