 |
| Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah S.Sos, M.Si. | Foto: Abdul Hadi |
Banda Aceh — Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah S.Sos, M.Si., menyebutkan bahwa Aceh harus dibangun mulai dari gampong. Hal itu, karena gampong merupakan bagian dari pemerintahan yang ikut menggerakkan roda pembangunan di negeri ini.
“Pemerintah Aceh meyakini membangun Aceh harus dimulai dari gampong,” ujar Andalah dalam sambutannya di pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se-Indonesia III, di AAC Prof. Dayan Dawood Unsyiah, Kamis 28 September 2017.
Aceh, kata Andalah, dikenal sebagai daerah dengan kearifan lokal yang kaya. Karena itu, kongres yang mengangkat tema Kearifan Lokal Aceh dalam Bingkai NKRI, dinilai tepat diselenggarakan di Aceh.
Apalagi, dalam beberapa hal di Aceh, selalu mengedepankan kearifan lokal. Dalam perpolitikan, Aceh diketahui mempunyai Partai Lokal. Sementara di tingkat terendah yaitu di gampong Aceh memiliki Qanun Nomor 9 tahun 2008 yang isinya memberikan wewenang kepada lembaga adat di gampong menyelesaikan konflik di masyarakat.
“Lembaga adat bisa berperan dan UNDP mengakui apa yang dilakukan di Aceh sebagai langkah penyelesaian konflik yang bijaksana,” ujar Andalah.
Karena itu, Andalah berharap kearifan lokal di Aceh bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. “Pengalaman Aceh bisa menjadi acuan dan pelajaran bagi daerah lain di Indonesia.”
Andalah berharap lewat kongres yang diisi dengan seminar nasional tersebut, bisa memperkaya wawasan sehingga kearifan lokal Aceh dan Indonesia kita tetap terjaga.
Sementara itu, Wakil Rektor I Unsyiah, Heizir, menyebutkan ada 1.500 mahasiswa Ilmu Politik dari seluruh Indonesia berkumpul untuk berkongres di Aceh.
Tema yang diangkat dalam Kongres Himapol diharapkan bisa membuka kesadaran seluruh mahasiswa akan kekhususan Aceh dan kearifan lokal Aceh sebagai suatu hal penting bagi semangat baru di Indonesia.
“Saya berharap seluruh mahasiswa bisa berjuang untuk rakyat demi kebaikan Indonesia di masa depan,” kata Heizir.
Hadir dalam acara itu, Zulkifli Hasan Ketua MPR RI, Ahmad Muqawam Ketua Komite I DPD RI, Eko Sulistyo Staf Presiden Deputi IV Bidang Komunikasi Politik, Ermaya Suradinata Gubernur IPDN Kemendagri, Pakar Otonomi Khusus Djohermansyah Djohan serta Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda. [TOA]