 |
| Foto : Zul/Humas Aceh |
Banda Aceh | ToA – Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Aceh, Darwati A Gani meyakini, keterwakilan perempuan di legislatif akan sangat membantu memperjuangkan berbagai aspirasi kaum perempuan.
Oleh karena itu dirinya berharap agar lebih banyak lagi kaum perempuan yang terjun ke dunia politik.
Hal tersebut disampaikan oleh Darwati A Gani, dalam sammbutannya, pada acara peringatan Hari Perempuan se-Dunia, yang juga dirangkai dengan peringatan Hari Pengungkapan Kebenaran se- Dunia dan Hari Air se-Dunia, di lapangan Blang Padang, Minggu (25/3/2018).
“Saya sangat mendorong kaum perempuan untuk berkirah di kancah politik dan ikut dalam kontestasi Pemilu Legislatif, tidak hanya yang menjadi anggota DPRK dan DPRA tetapi juga DPR RI.
Semakin banyak kaum peremuan di legislatif, maka akan semakin banyak aspirasi perempuan yang terserap,” ujar Darwati.
Darwati mengungkapkan, setiap berdiskusi dengan sang suami yang merupakan Gubernur Aceh, dirinya selalu menyampaikan agar lebih banyak keterwakilan perempuan dalam kabinet yang akan segera diumukan oleh Gubernur Aceh beberapa waktu ke depan.
“Jangan hanya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan saja yang perempuan. Saya berharap, jika memang berkompeten, maka perempuan yang ikut seleksi esselon dua harus di dukung dan ditunjuk sebagai Kepala Dinas,” kata Darwati.
Menghadapi berbagai persaingan yang semakin ketat di masa mendatang, darwati menghimbau kaum perempuan Aceh untuk terus mengasah diri dan memperdalam ilmu agar perempuan Aceh semakin hebat di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, darwati juga mengajak semua pihak untuk turut serta dan berjuang bersama menghadapi berbagai tindak kekerasan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Untuk itu, Darwati menghimbau berbagai lembaga, LSM dan NGO yang selama ini bergerak dalam bidang perempuan untuk bergerak secara bersama agar gerakan-gerakan perempuan semakin meluas.
“Semakin banyak lembaga, maka semakin besar gerakan yang kita lakukan, dengan demikian perjuangan kita dalam rangka mengkampanyekan dan meminimalisir serta menekan angka kekerasan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat terwujud.” Sementara itu, menanggapi berbagai masukan, kritik dan saran dari sejumlah masyarakat dan
aktivis perempuan terkait Pemerintahan Aceh, Darwati berjanji akan mencoba mengatur waktu agar aktivis perempuan Aceh dapat bertemu langsung dengan Gubernur Aceh.
“Saya akan coba atur waktu yang tepat agar kita bisa bertemu langsung dengan Pak Irwandi, sehingga kaum perempuan dapat menyampaikan aspirasi dan uneg-unegnya langsung kepada Bapak Gubernur,” tambah Darwati.
Dalam sambutannya, Darwati juga mengajak kaum perempuan untuk turut serta dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kampanye pengaruh buruk narkoba yang dewasa ini sudah semakin meresahkan.
“Peran keluarga sangat penting dalam upaya menekan angka peredaran narkoba. Dengan memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita, maka peredaran dan angka penyalahgunaan narkoba dapat kita tekan.”
Sementara itu terkait dengan peringatan Hari Air se-Dunia, Darwati menghimbau semua pihak untuk turut menjaga kelestarian lingkungan. “Lingkungan dan hutan yang lestari akan menjamin ketersediaan air di masa depan. Oleh karena itu, kampanye hari air juga berkaitan dengan kampanye pelestarian lingkungan dan hutan.”
Darwati juga mengungkapkan, bahwa saat ini Pemerintah Aceh sedang melakukan evaluasi terkait berbagai izin dan HGU yang bersinggungan dengan hutan. “Jika para pemegang izin atau Hak Guna Usaha itu melanggar kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, maka Gubernur akan memberikan
tindakan tegas.”
Meski demikian, sambung Darwati, Pemerintah Aceh tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam memerangi berbagai bentuk kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, darwati menghimbau agar masyarakat turut teribat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan penyelamatan kawasan hutan.
Sedangkan terkait peringatan Hari Pengungkapan Kebenaran se-Dunia, Darwati berjanji akan menyampaikan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah aktivis kepada Gubernur dansemua pemangku kebijakan terkait lainnya.[Humas Aceh]