KOTA JANTHO – Pemkab Aceh Besar melakukan langkah pemetaan dampak bencana baniir serta efek langsung dari hujan berkepanjangan nyaris sepekan melanda wilayah Aceh Besar, pekan lalu. Kebijakan itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Banjir dalam wilayah Aceh Besar 2023, yang dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM disampingi Sekda Aceh Besar Drs Sulaimi MSi, di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Selasa (24/01/2023) petang.
Menurut Muhammad Iswanto, pemetaan secara konprehensif itu sebagai laporan ke pemerintahan atasan, serta juga bahan pertimbangan untuk dilakukan penanganan secara darurat dalam jangka pendek serta secara permanen dalam jangka panjang. “Kita akan memetakan dampak banjir itu secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi infrastruktur, namun juga menyangkut areal pertanian, perkebunan hingga fasilitas publik dan masyarakat,” kata Iswanto.
Nantinya data dampak kerusakan itu akan diberikan ke pihak pemerintahan atasan, sebagai kajian untuk perbaikan serta bantuan lainnya. Hal itu pernah dilakukan Pemkab Aceh Besar pada tahun 2022, saat sebagian wilayah Aceh Besar dihantam badai dan hujan deras. Sesuai dengan permintaan Pemkab Aceh Besar kala itu, pihak Kemensos RI lalu meluncurkan bantuan sesuai usulan dari Pemkab, terutama dalam bentuk material, seperti seng dan semen. “Kini kita melakukan pengusulan melalui langkah awal berupa Rakor terpadu dengan jajaran terkait, seperti BPBD, PUPR hingga para camat yang wilayahnya terdampak. Hingga laporan ini benar benar sesuai dengan kondisi riil dan tuntutan lapangan,” kata Iswanto yang diiyakan oleh Sekda Sulaimi.
Dalam kesempatan itu Kalaksa BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil SSos MSi melaporkan secara rinci tentang dampak dari hujan berkempanjangan yang membuat terjadinya banjir di beberapa kawasan dalam wilayah Aceh Besar. Sedikitnya enam kecamatan di Aceh Besar, yakni, Seulimuem, Kuta Cotglie, Montasik, BLangbintang, Indrapuri dan Lhoong, mengalami banjir luapan, yang berakibat rusaknya fasilitas umum, longsoran tebing sungai, areal persawahan yang telah ditanami hingga fasilitas penyangga jembatan gantung yang rubuh diterjang air bah serta dampak lainnya.
Menanggapi laporan lengkap BPBD itu, Pj Bupati Muhammad Iswanto menginstruksikan agar laporan itu lebih terinci lagi, terutama menyangkut prediksi biaya, serta pemetaan lokasi yang lebih detail. Sehingga nantinya, pihak pemerintah atasan akan lebih mudah dalam memplot bantuan penanganan, yang benar benar tepat sasaran serta dalam jumlah yang terukur sesuai dengan usulan. “Mari kita rincikan secara lebih mendalam, termasuk peta dampak banjir yang benar benar komplit, hingga nantinya akan tertangani secara lebih konkret, mengacu pada tuntutan kondisi lapangan secara riil,” kata Iswanto.
Rakor Pemetaan Dampak Banjir itu, juga diikuti antara lain, Kadis PUPR, Kadis Keuangan, para camat wilayah terdampak banjir, Kabag Hukum, Kabag Prokopim.
