Aceh Tamiang – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, saat mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Apel Pembukaan Gelombang III Satgas Pemulihan Praja IPDN dan ASN Kementerian Dalam Negeri di Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fadlullah menekankan bahwa Pemerintah Aceh terus mengambil langkah aktif untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal, khususnya pada sektor pelayanan publik dan pemerintahan.
Ia menyampaikan bahwa percepatan pemulihan menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal, sekaligus memastikan roda pemerintahan di daerah terdampak dapat berjalan tanpa hambatan.
Fadlullah juga mengapresiasi peran pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang telah mengerahkan Satgas Praja IPDN dan ASN dalam membantu percepatan pemulihan di lapangan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut terbukti efektif dalam menangani dampak bencana secara cepat dan terukur.
Berdasarkan data Satgas, progres pemulihan menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Dari total 52 daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 38 daerah telah berada pada kondisi normal. Sementara itu, Aceh Tamiang terus menunjukkan perkembangan positif meski masih memerlukan penanganan lanjutan di sejumlah titik.
Untuk mempercepat proses tersebut, pada Gelombang III ini sebanyak 768 personel kembali diturunkan dengan fokus pada penyelesaian 42 titik sasaran di wilayah Aceh Tamiang.
Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya optimalisasi kerja lapangan, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi, percepatan pembersihan sisa lumpur, perbaikan sistem drainase, serta pemulihan akses lingkungan masyarakat.
Apel pembukaan Gelombang III ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan seluruh target pemulihan dapat diselesaikan secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal dan pelayanan publik berjalan optimal.
