Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah M.Kes. atas nama Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022, di Banda Aceh, Senin 5/4.
RKPA merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk tahun 2022, dengan mengacu pada Dokumen RPJM Aceh Tahun 2017-2022, serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional. Di mana, 2022 menjadi tahun terakhir dalam pencapaian target RPJM Aceh.
RKPA Tahun 2022 mengangkat tema Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif.
Sekda mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 harus mampu menjawab tantangan sesuai dengan amanat Presiden Jokowi yaitu penanganan sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu bersamaan dalam tindakan melawan covid-19.
“Covid-19 menjadi masalah dan berpengaruh kepada sendi-sendi ekonomi dan kehidupan sosial. Pandemi juga telah memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Aceh pada level minus,” kata Sekda.
Karena itu, RKPA 2022 harus mampu menjawab tantangan penumbuhan ekonomi nasional dan Aceh di tengah pandemi covid-19.
Instrumen utama pada roda perekonomian di Aceh masih didominasi oleh APBA, karena itu, Sekda berpesan agar perencanaan dan penyusunannya dilakukan secara berkualitas. Apalagi, kinerja pembangunan Aceh merupakan akumulasi dari kinerja pembangunan kabupaten dan kota. Kinerja pembangunan Aceh pun akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Karena itu, sinkronisasi dan kolaborasi menjadi keharusan apabila menginginkan kinerja pembangunan Aceh terwujud sebagaimana diharapkan.
“Untuk itu pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial menjadi relevan dan substantif dalam perencanaan pembangunan,” kata Sekda.
Kepala Bappeda Aceh, T. Ahmad Dadek mengatakan, Musrembang RKPA 2021 diikuti langsung berbagai stakeholder kunci yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan. Mereka berasal dari unsur pemerintah, legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, swasta, LSM dan komunitas pembangunan lainnya.
Secara langsung, ada 150 peserta yang hadir di antaranya adalah Pimpinan Forkopimda Aceh, Ketua dan Wakil DPRA, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota, Kepala SKPA, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan LSM dan media massa.
“Sedangkan peserta lainnya mengikuti melalui video conference (vidcon) dengan menggunakan aplikasi zoom meeting,” kata Dadek
Untuk menyelaraskan dengan prioritas nasional, kata Dadek, pihaknya melakukan beberapa tahapan Musrembang. Selain pembukaan pada Senin hari ini, Bappeda Aceh juga akan membuat beberapa tahapan yaitu desk kemiskinan pada Senin siang nanti. Raker kemiskinan sendiri akan dilangsungkan pada Selasa (6/4) besok. Sementara pada tanggal 7-8 April akan digelar Forum Pembahasan Renja SKPA tahun 2022. Agenda akhir adalah pembahasan desk usulan program/kegiatan sumber TDBH Migas dan DOKA tahun 2022 yaitu pada 19-22 April 2021.
“Desk kemiskinan akan dipaparkan Sekda kabupaten dan kota di depan kementerian/lembaga. Sementara bupati dan wali kota bisa segera menyampaikan draft usulan program/kegiatan sumber TDBH Migas dan DOKA tahun 2022,” kata Dadek.
Empat Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2022
Sekda Aceh menyebutkan sedikitnya ada empat prioritas pembangunan Aceh pada tahun 2022.
Empat prioritas itu adalah menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif, peningkatan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.
Sekda mengatakan, tema dan prioritas tersebut bukan sekadar semboyan Musrenbang, tetapi harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif dan terpadu dengan menggunakan pendekatan Evidence Based Planning dan Money Follow Program.
“Melalui kedua pendekatan ini diharapkan Forum Musrenbang ini mampu menghasilkan usulan kegiatan/proyek yang memiliki korelasi yang kuat dan pendanaan yang cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh,” kata Taqwallah.
Prioritas lainnya, lanjut Sekda adalah bagaimana agar pembangunan infrastruktur memiliki fungsi konektivitas antar wilayah dan antar sentra produksi dengan pasar, sehingga tidak ada lagi wilayah di Aceh yang terisolir dan tertinggal akibat tidak adanya akses infrastruktur transportasi yang lancar.
Karena itu atas nama pimpinan pemerintah Aceh sekda mengajak
pimpinan dan anggota DPRA, para bupati dan wali kota, serta DPRK se-Aceh untuk seiring sejalan dengan Pemerintah Aceh dalam memberikan porsi anggaran yang cukup pada kegiatan yang monumental dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang tidak ada lagi kegiatan yang terbengkalai dan tidak fungsional akibat dukungan anggaran yang tidak mencukupi.
Harapkan Proyek Strategis Nasional di Aceh Tuntas dan Segera Fungsional
Dalam forum yang diikuti Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Muhammad Hudori , M.Si, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP, Perwakilan Menteri Perdagangan, perwakilan Menteri Pertanian dan perwakilan KPK itu, Sekda juga menyampaikan harapan masyarakat Aceh agar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh bisa segera tuntas dan segera fungsional.
Sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, terdapat tujuh PSN di Aceh. Taqwallah meminta agar pemerintah pusat memasukkan beberapa PSN baru untuk dimasukkan dalam RPJMN 2019-2024. Di antara yang diusulkan adalah KEK Barat-Selatan (BARSELA), Kawasan Strategis dan Khusus Dataran Tinggi Gayo-Alas, serta Terowongan Geurutee.
Selain itu, ada 11 usulan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang telah diusulkan secara online dalam SIPD. Usulan-usulan itu adalah infrastruktur pendukung di luar KEK Lhokseumawe, dukungan percepatan pembangunan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) dan pengendalian banjir Aceh Singkil.
Selanjutnya adalah pembangunan jalan Jantho-keumala, pembangunan spam regional Lhokseumawe dan Aceh Utara, pembangunan spam regional Banda Aceh dan Aceh Besar, duplikasi jembatan Krueng Tamiang, pembangunan IPAL Kota Langsa perbaikan geometrik Jalan Paro-Kulu dan Geureutee dan pengembangan Kawasan Prioritas Pariwisata Pulau Banyak.
“Kiranya permohonan ini menjadi pertimbangan bagi masing-masing Kementerian/Lembaga terkait dalam pembahasan Musrenbang Nasional, sehingga dapat terealisasi pada Tahun Anggaran 2022,” kata Taqwallah.
Aceh Barat dan Banda Aceh Raih Anugerah Profesor A. Madjid Ibrahim
Sebelum pelaksanaan Musrembang, terlebih dahulu panitia mengumumkan daerah yang dianggap melakukan perencanaan pembangunan daerah terbaik sehingga layak diberikan Anugerah Profesor A. Madjid Ibrahim. Kabupaten terbaik diraih Aceh Barat dan Kotamadya terbaik adalah Kota Banda Aceh.
Anugerah tersebut diserahkan langsung Sekda Aceh, dr. Taqwallah atas nama Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Aceh Barat menjadi terbaik bersama Aceh Jaya dan Gayo Lues sebagai terbaik 2 dan 3. Sementara itu harapan 1 diraih Pidie Jaya, harapan 2 Aceh Selatan dan harapan 3 Aceh Tengah. Sementara untuk kategori kota diraih Kota Banda Aceh, Sabang dan Kota Langsa.
Kepala Bappeda Aceh, T. Ahmad Dadek menyampaikan selamat kepada Kabupaten Aceh Barat yang menjadi salah satu kabupaten di Indonesia, pembangunannya diapresiasi pemerintah pusat. Pembangunan yang diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadikan Aceh Barat menjadi salah satu kabupaten yang diajukan untuk meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)
“Selamat kepada Aceh Barat, karena sudah diusulkan masuk 10 besar secara nasional,” kata Dadek.
Aceh Barat masuk sebagai nominasi Tahap Ketiga pada Anugerah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Bappenas. []
