Banda Aceh – Perhimpunan Intelektual Muda Aceh menggelar acara diskusi public bertajuk “Proyek Strategis Nasional sebagai landasan ekonomi Aceh di masa depan” di Aula Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah UIN Ar-Raniry, Jumat (27/12/2019)
Dalam diskusi tersebut, para narasumber memberikan paparan yang objektif dalam mendorong langkah pikir bagi kalangan dunia akademisi. Khususnya bidang ekonomi makro dan mikro. Sehingga nantinya mampu membangun landasan ekonomi yang kuat bagi Aceh.
Menurut DR Iskandar SE, MM selaku pengamat ekonomi Aceh, banyak tugas yang harus dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengatasi kemiskinan Aceh yang saat ini berada di level tertinggi se-Sumatera. “Salah satu tugas pemerintah adalah memastikan jika Proyek Strategis Nasional yang beroperasi di Aceh dapat benar-benar ramah ekonomi bagi masyarakat. Sehingga nantinya, mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi Aceh terutama UMKM di Aceh,” ujarnya.
Transformasi ekonomi menurutnya juga harus menjadi relevansi dalam upaya mengatasi transisi atas perubahan perekonomian di Aceh. Ketua UKM Center Unsyiah ini juga memberikan usulan strategis bagi Pemerintah Aceh dalam menghadapi kesulitan dari tantangan Aceh untuk keluar dari lingkaran kemiskinan di tingkat tertinggi se-Sumatera. Yaitu agar pemerinta Aceh juga berfokus dalam membangun Sumber Daya Aceh. Sehingga mampu menciptakan daya saing yang sehat di Aceh.
Senada dengan Iskandar, Fernan selaku Kepala Divisi pengamat kebijakan Publik GeRak, juga mengatakan jika PSN adalah hal baik bagi Aceh. Namun dalam rangka memciptakan good government di Aceh, mereka merasa perlu untuk terus menjadi pengawas dalam setiap hal tersebut.
“Mengingat PSN ini sudah menjadi program pembangunan yang diamantkan oleh Presiden RI Joko Widodo, hal ini membuat LSM GeRak perlu melakukan pengawasan bersama dengan unsur pemerintah lainnya termasuk Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan, mengingat begitu sulit pengawasan proyek tersebut,” kata Fernan.
Fernan yakin PSN akan memberikan dampak yang sangat baik bagi orang Aceh. Misalnya, proyek waduk yang sangat bagus untuk membantu masyarakat dalam hal peningkatan jumlah produksi padi.
Tetapi, Firnan mengatakan saat ini begitu banyaknya muncul broker-broker Proyek Strategis Nasional di Aceh. Sehingga hal tersebut membuat beberapa proyek waduk di Aceh harus diawasi dengan maksimal.
Selaku narasumber kedua dalam acara tersebut, Fernan juga mengingatkan, agar adanya bargaining power pemerintah Aceh dalam PSN. Hal itu dimaksudkan agar poyek tersebut nantinya benar-benar bebas dari indikasi korupsi dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan.
“Dengan adanya pembangunan yang di prioritaskan di Aceh perlu adanya bargaining power Pemerintah Aceh. Dari fasilitas transportasi seperti jalan tol yang nantinya akan semakin mudah dan mempercepat pengiriman barang maka perlu ada pengembangan sektor ekonomi masyarakat, sehingga akses jalan yang dibangun seperti tol tersebut dapat bermanfaat untuk mempercepat barang tiba di Aceh dan masyarakat lebih mengutamakan belanja di Aceh dan tidak mengganggu prilaku ekonomi pasar yang sudah baik selama ini,” katanya.
Selain itu, pembangunan PSN juga diprediksi memberikan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Namun, ada berbagai hal yang perlu diperhatikan seperti program pemberdayaan bahan baku. Misalnya untuk proyek Ayam Petelur di Blang Bintang harus dapat terdistribusi ke seluruh Aceh, sehingga tidak ada lagi ketergantungan dengan Medan yang selama ini men-suplay telur ke Aceh, dengan demikian PSN nantinya ekonomi Aceh dapat memberikan efek kepada masyarakat Aceh,” ujar dia.
Selain itu pembangunan Waduk Keureto di Matang Kuli Aceh Utara juga diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat karena selama ini di wilayah tersebut sering terjadi bencana banjir, bahkan setahun bisa sampai 6 kali, melalui pelaksanaan pembangunan fisik semisal waduk maka diharapkan dapat menjadi solusi penanganan banjir. []
