Banda Aceh | ToA – Pemerintah Aceh menandatangani nota kesepahaman dengan pihak Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Aceh. Kerja sama ini di lakukan karena, YIDH selama ini konsen terhadap sawit ramah lingkungan.
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan Konselor Senior untuk Iklim dan Hutan dari Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia Oyvid Dahl, Bupati Aceh Tamiang Mursil, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Aceh Sabri Basyah , dan SKPA terkait. Proses penandatangan ini dilaksanakan di aula Pendopo Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, (8/8/2019).
Nova menginginkan, dengan adanya MoU ini dapat akan menjadi pemantik awal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga petani kelapa sawit akan mengalami peningkatan kapasitas produksi pertanian khususnya di bidang Crude Palm Oil (CPO).
“Oleh karena itu kepercayaan itu tidak boleh hilang maka kita akan terus bekerja sama dengan IDH, karena IDH konsen terhadap produk kelapa sawit ramah lingkungan dan juga pejualan produk Kelapa sawit Aceh terus berkembang secara berkelanjutan, tidak hanya sekedar di saat kita ke Eropa saja,” kata Nova Iriansyah.
Nova mengatakan, setelah MoU ini nantinya pihak IDH akan memfasilitasi Pemerintah Aceh untuk bertemu pembeli serta meyakinkan pembeli terhadap kualitas dan kapasitas kelapa sawit yang Aceh miliki. “Ada kebutuhan dari pembeli kelapa sawit di Eropa, dengan persyaratan untuk memastikan seluruh produk CPO yang kita hasilkan harus berkelanjutan dan konsen terhadap lingkungan,” kata Nova
Tambahnya, nanti bahwa dengan penandatanganan ini, ke depan, IDH akan terus mengawasi terkait penjualan dan perkembangan CPO Aceh melalui GAPKI dan pengusaha kelapa sawit lainya agar bena-benar berkomitment untuk mempertahanka kelestarian lingkungan dengan kelapa sawit ramah lingkungan.
Selain itu Plt Gubernur juga mengatakan bahwa program ini akan trus dikembankan pada komoditas lainnya. “Kita akan mulai dengan kelapa sawit dahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Konselor Senior untuk Iklim dan Hutan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia Oyvid Dahl, mengatakan kerja sama ini terjalin karena memiliki target dan ndikator yang jelas serta memiliki konsep bisnis yang berkelajutan. Kerja sama yang akan dilakuka ini juga berkaitan dengan program dan komitmen Presiden RI tentang moratorium hutan, akses pasar, sehingga kerjasama ini akan terus berkaitan dan terus berkelanjutan.
“Pembiayaan dan investasi hijau yang akan masuk ke Aceh apapun itu, harus dibangung dengan standar dengan pengelolaan dan kelestarian yang berkelanjutan,” harapnya. (ADV)
