 |
| Foto : Zul | Humas Aceh |
Banda Aceh | ToA – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2019, di Gedung DPR Aceh, Senin 16/04/2018. Sementara proses Musrenbang dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Irwandi berharap, Musrenbang RKPA tersebut bisa mewujudkan APBA yang berkualitas menuju Aceh Hebat.
Irwandi menyebutkan, Pemerintah Aceh melalui Bappeda telah melakukan perbaikan pola pelaksanaan musrenbang. Di mana, musrenbang telah melewati tahapan persiapan yang juga diisi oleh forum konsultasi publik, pra pelaksanaan dan pelaksanaan musrenbang.
“Kami yakin, Aceh Hebat tidak akan terwujud jika tidak diawali pola perbaikan sejak perencanaan,” kata Irwandi.
Irwandi mengatakan, ada tiga perubahan mendasar dalam pola Musrenbang 2019. Di mana, seluruh usulan harus melalui proses musrenbang 2018. “Seluruh stakeholder tidak boleh menyampaikan proposal di luar forum musrenbang,” katanya.
Selain itu, semua usulan program harus diimput e-planing yang terintegrasi dengan e-budgeting. Hal itu untuk memastikan tidak adanya usulan kegiatan baru yang terindikasi dan dipersepsikan sebagai titipan atau penumpang gelap.
Selanjutnya, semua usulan program dan kegiatan baik yang disusulkan kabupaten/kota, SKPA hingga aspirasi masyarakat harus selaras dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh tahun 2019.
“Dengan demikian kita harap APBA 2019 bisa menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Aceh yang saat ini belum tertanggulangi secara tuntas,” kata Irwandi.
Irwandi menambahkan, RKPA 2019 mengangkat tema Penumbuhan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas. Tema itu selaras dengan RKP Nasional yaitu Pengembangan Kawasan Strategis dan Konektivitas untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan 8 prioritas pembangunan Aceh.
Yang pertama adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Pemerintah juga mencanangkan pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pengembangan kawasan strategis dan penguatan konektivitas.
Selanjutnya adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi, penguatan Dinul Islam dan peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan investasi dan nilai tambah hasil pertanian, industri kreatif dan pariwisata.
Pemerintah juga memprioritaskan pengoptimalisasi sumberdaya alam berkelanjutan dan pengurangan resiko bencana serta penataan reformasi dan penguatan perdamaian.
Tema dan prioritas tersebut, ujar Irwandi harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif dan terpadu dengan pendekatan Evidence Based Planning dan Money Follow Program. Lewat pendekatan itu, diharapkan menghasilkan usulan program yang punya korelasi kuat dan pendanaan cukup untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Aceh.
“Prioritas lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur memiliki fungsi konektivitas antarwilayah dan antarsentra produksi pasar,” kata Irwandi. Hal itu bakal membuat wilayah Aceh keluar dari status terisolir dan tertinggal.
Irwandi meminta agar para anggota dewan dan pimpinan kabupaten/kota di Aceh bisa memberikan porsi anggaran yang cukup pada program yang punya daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tidak ada proyek yang terbengkalai.
Selainnya, Irwandi juga meminta agar seluruh proyek strategis nasional di Aceh yang jumlahnya 7 bisa dilanjutkan pembangunannya sampai tuntas meskipun lewat masa pemerintahan saat ini.
Sementara Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arief Fakhrulloh, meminta agar musrenbang yang dibahas bersama tersebut bukan semata formalitas tapi substansial. Apalagi pengangguran di Aceh yang mencatat angka lebih dari 14 persen.
“RKP kita harus bisa membaca ke depan. Artinya masalah saat ini bisa dilihat dengan pendekatan saat ini,” kata Zudan. Semua hal, kata Zudan harus dimulai dengan perencanaan yang matang.
Zudan menambahkan, 8 prioritas Pemerintah Aceh tersebut merupakan kebutuhan Aceh yang harus terimplementasi hingga ke pintu rumah masyarakat. “Ini tugas kita bersama dan kita wajib mengimplementasikan.”
Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Muhammad Arif Tasrif, meminta agar pemangku kepentingan untuk manfaatkan data secara lebih banyak. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun harus berdasarkan bukti di lapangan.
Selanjutnya, untuk menanggulangi kemiskinan juga dibutuhkan komitmen dukungan politik. Hal itu menjadi syarat atau kunci untuk penanggulangan kemiskinan.
Lewat Musrenbang RKPA 2019, Muhammad Arif Tasrif berharap, banyak program yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat sehingga kemiskinan dan pengangguran di Aceh bisa berkurang. [ToA]